Monday , October 14 2019

Laporan pelecehan, eksploitasi dan bahkan eksekusi pekerja Rumah Tangga Indonesia di luar negeri

Laporan pelecehan, eksploitasi dan bahkan eksekusi pekerja rumah tangga Indonesia di luar negeri telah menjadi berita utama secara rutin dalam beberapa tahun terakhir. Pekerja rumah tangga menghadapi beberapa kelemahan, dikombinasikan dengan kurangnya perlindungan negara saat ini, PRT bukan hanya salah satu sektor terbesar di kalangan pekerja nasional, tetapi juga salah satu yang paling rentan.
Walaupun sulit untuk mendapatkan statistik yang akurat tentang jumlah PRT yang saat ini dipekerjakan di Indonesia, Jaringan Tenaga Kerja Nasional (Jala PRT) mencatat angka 4,2 juta.
Selain jumlah yang sangat besar ini, PRT yang bekerja di luar negeri merupakan mayoritas dari 4,5 juta pekerja migran Indonesia. Industri PRT, sebagaimana dicatat oleh Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).
Terlepas dari kontribusi besar terhadap ekonomi, kesejahteraan PRT diabaikan, dan pekerjaan mereka dinilai rendah. “Di Jakarta rata-rata, gaji yang dibayarkan kepada pekerja rumah tangga tidak melebihi Rp. 1-1,2 juta per bulan – hanya 30 persen dari upah minimum provinsi.”
Sejak para pemimpin dunia mengadopsi tujuan pembangunan berkelanjutan pada KTT PBB pada 2015, Indonesia telah menunjukkan komitmennya terhadap prioritas pembangunan global, tetapi tertinggal dalam melindungi PRT. “Indonesia mengatakan ini mencakup tujuan pembangunan berkelanjutan.” Tetapi seolah-olah tujuan ini tidak berlaku untuk PRT, tujuan pembangunan berkelanjutan memiliki slogan “Tidak ada yang dinggalkan” tetapi kenyataannya adalah bahwa pekerja rumah tangga telah tertinggal. “Tujuan pembangunan berkelanjutan adalah pekerjaan yang layak, tetapi sepertinya ini berarti pekerjaan yang layak untuk semua, kecuali bagi PRT.”
Rancangan Perlindungan PRT, yang dikenal sebagai PRU RUU, dirancang pada tahun 2004 dan segera memasuki Program Legislatif Nasional Dewan Perwakilan Rakyat. Organisasi masyarakat sipil dan aktivis hak asasi manusia dengan antusias menyambut RUU tersebut, tetapi 14 tahun kemudian RUU tersebut belum diberlakukan. RUU tersebut berisi perlindungan untuk hak-hak PRT, termasuk penerapan upah minimum yang seragam, jam kerja reguler, cuti reguler dan perlindungan dari perlakuan buruk dan kekerasan.
Ketentuan-ketentuan Konvensi, yang dikenal sebagai ILO 189, sangat mirip dengan Undang-Undang PRT, dalam hal pengaturan jam kerja, kontrak kerja, upah minimum, kesehatan dan keselamatan di tempat kerja, hak untuk pergi dan jaminan untuk anak-anak PRT. Dan perlindungan dari kekerasan dan pelecehan.
Menjelang pemilihan legislatif dan presiden tahun ini, para kandidat legislatif harus mendukung rancangan undang-undang dan meratifikasi ILO 189 sebagai bagian penting dari program pemilihan mereka. Bagi kandidat yang ingin menunjukkan komitmen mereka untuk melindungi jutaan pekerja yang paling rentan di Indonesia, perjuangan untuk kelancaran RUU dan ratifikasi konvensi pekerja rumah tangga harus ditegakkan dengan ketat.

ISMAIL ALATAS

Check Also

Rencana Liburan Terancam Gagal Karena Serangan Batuk Pilek? Baca Tips Ini!

  Seperti dilansir dari islampos.com, menurut ilmu Naturopathy, batuk dan pilek tidak selalu merupakan reaksi …

 
royal safari
Joody
Al Sharif tourism
Al Sharif oud
juri
Albasha
aljazeerah restaurant
Zahra Aljazeerah
alsadda
Al Marina
bandar
jumaira
andalus
Villa Raja
sam
shisha
jumbulu